Minggu, 08 September 2013

MAKALAH TENTANG NEGARA USA

v   BENUA AMERIKA

A.           Sejarah Berdiri Negara Amerika Serikat
Sejarah berdirinya negara Amerika Serikat (USA/United States of America) menarik untuk diketahui sebab Amerika adalah negara super power dunia yang menguasai perekonomian, militer, serta teknologi dunia.
Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi oleh Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat terbentang dari Samudera Atlantik di pesisir timur hingga Samudera Pasifik di pesisir barat, termasuk kepulauan Hawaii di lautan Pasifik, negara bagian Alaska di ujung utara benua Amerika, dan beberapa teritori lainnya.
Kenapa Amerika dijuluki sebagai  negara “Paman Sam” (Uncle Sam) ?. Begini ceritanya, dahulu ada orang bernama Samuel Wilson. Ia dilahirkan di Arlington, tanggal 13 September 1766. Pada usia 14 tahun, ia menjadi sukarelawan pejuang bagi negaranya. Setelah dewasa, ia membuka usaha kemasan daging di New York. Ia menyuplai bertong-tong daging bagi tentara AS dalam Perang 1812.
Pada tahun 1812 jumlah barang untuk tentara dibeli di Troy, NY, oleh Elbert Anderson, seorang kontraktor pemerintah. Barang diperiksa oleh dua bersaudara, Ebenezer dan Samuel Wilson. Samuel Wilson sering dipanggil “Uncle Sam” oleh temannya. Setiap paket ditandai inisial E.A.-U.S. Pada saat dimintai arti inisial ini, pekerja yang bercanda menjawab bahwa EA adalah Elbert Anderson dan US adalah Paman Sam yang seharusnya adalah United States. Jadi judul menjadi populer di kalangan para pekerja, tentara, dan orang-orang, dan Pemerintah Amerika Serikat sekarang dikenal sebagai “Paman Sam”
Kisah diatas akhirnya di tulis dalam sebuah koran. Pada 1860-an dan 1870-an, kartunis politis Thomas Nast mulai mempopulerkan gambar Paman Sam. Nast mengembangkan gambar tersebut dengan memberikan Paman Sam janggut putih dan pakaian yang bermotifkan bintang dan garis. Nast juga-lah yang menciptakan citra Sinterklas dan gajah sebagai simbol Partai Republik. Pada September 1961 Kongres AS mengakui Samuel Wilson sebagai cikal bakal symbol nasional Amerika.
Paman Sam Wilson dianggap sebagai tokoh teladan tentang seorang wiraswasta yang suka bekerja keras dan cinta kepada tanah airnya. Wilson wafat di usia 88 tahun pada 1854 dan dimakamkan di Pemakaman Oakwood di Troy, New York. Kota itu mendapat sebutan ‘Rumah Paman Sam.’ Akhirnya , nama Paman Sam secara resmi dipakai untuk julukan negara Amerika. Orang-orang Amerika sekarang bangga dengan julukan dan citra yang dimiliki Paman Sam

Kanada, secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada, adalah negara paling utara di Amerika Utara. Merupakan federasi dari 10 provinsi dan 3 teritori dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Dibentuk tahun 1867 dengan undang-undang Konfederasi.
Ibu kota Kanada adalah Ottawa, tempat parlemen nasional dan juga tempat tinggal Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri. Merupakan bekasjajahan Perancis dan Britania Raya, Kanada adalah anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran.
Kanada merupakan negara terluas di Amerika Utara. Luas negara Kanada 9.970.610 kilometer persegi. Kanada digolongkan negara maju dan ekonominya tergantung terutama pada ketersediaan hasil alam yang melimpah.
Ibu kota Kanada ialah Ottawa, tempat Parlemen negara berada. Gubernur Jenderal Kanada, yang menjalankan hak istimewa pribadi yang diutus kerajaan, dan Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan, memiliki tempat tinggal resmi di Ottawa. Awalnya merupakan sebuah persatuan dengan bekas Kekaisaran kolonial Perancis dan Koloni Britania, Kanada merupakan sebuah Realm Commonwealth. Dia merupakan anggota pendiri PBB, Persemakmuran, dan La Francophonie. Kanada memiliki dua bahasa resmi:
·         Perancis adalah bahasa mayoritas Quebec, dan banyak digunakan di New Brunswick; dan juga dipergunakan di Ontario bagian timur, utara dan barat daya; dan di komunitas tertentu di seluruh Kanada Atlantik dan Kanada Barat.
·         Inggris adalah bahasa mayoritas di tempat lainnya dengan pengecualian di beberapa komunitas dan teritori Nunavut yang mayoritas populasinya berbicara Inuktitut.
Kanada merupakan negara industri dan teknologi maju, berkecukupan dalam pengadaan energi dikarenakan tersedianya bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik. Ekonominya bergantung pada banyaknya sumber daya alam dan perdagangan, terutama dengan Amerika Serikat, di mana Kanada memiliki hubungan yang luas dan panjang (lihat Hubungan AS-Kanada). Meskipun modern, ekonomi Kanada tetap meluas, sumber daya alam tetap sebagai kekuatan yang mengendalikan ekonomi negara tersebut.
Kanada memiliki 10 provinsi dan 3 territori. Kota utama lainnya termasuk Montreal, Vancouver, dan Calgary. Lihat Daftar kota di Kanada.
Nama "Kanada" dipercaya berasal dari kata Huron-Iroquoia Kanata, berarti "desa", "permukiman", atau "kumpulan pondok"
v  Sejarah
Kanada telah dihuni penduduk asli (dikenal di Kanada sebagai Bangsa Kanada) selama lebih dari 40.000 tahun. Ekspedisi bangsa Skandinavia mengunjunginya sekitar 1000, secara singkat tinggal di tempat yang dikenal sebagai L'Anse aux Meadows.
Klaim Britania Raya pada Amerika Utara mulai saat John Cabot mencapai tempat yang disebutnya "Newfoundland" pada 1497. Klaim Perancis mulai dengan penjelajahan Jacques Cartier (dari 1534) dan Samuel de Champlain (dari 1603). Pada 1604, pemukim Perancis, yang menjadi dikenal sebagai Acadia, merupakan orang Eropa yang pertama tinggal secara tetap di Kanada, disusul pemukiman Perancis lainnya di St. Lawrence dan daerah Atlantik Kanada.
Pemukiman Britania berdiri di sepanjang daerah pesisir Atlantik dan sekeliling Teluk Hudson. Dengan ekspansi koloni Perancis dan Britania itu, dan perang antara Perancis dan Britania di Eropa, Perang Perancis dan Indian meletus sebanyak empat kali dari 1689 sampai 1763. Dalam Persetujuan Paris 1763, Perancis menyerahkan pada Britania Raya hampir seluruh New France, termasuk Acadia dan apa yang terdiri dari Quebec dan Ontariopada masa kini. Britania Raya mendirikan koloni Nova Scotia, Kanada Bawah, dan Kanada Atas. Koloni baru yang sama dengan hak hukum terkini dari Provinsi Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island segera terbentuk. Canadas bekerja sama membentukKanada. Cape Bretondigabungkan dengan Nova Scotia.
Selama dan setelah Revolusi Amerika, banyak Loyalis Britania meninggalkan Tiga Belas Koloni untuk bermukim di Kanada. Pemukim lain selama masa ini dari meledaknya datang dari Eropa, khususnya Kepulauan Britania.
Pada 1812, Perang 1812 bermula ketika Amerika Serikat menyerang Kanada, dalam percobaan perusakan lebih lanjut Kekaisaran Britania takut jika sedang diserang. Orang-orang Kanada melawan, dan mengatur membakar habis Gedung Putih saat itu dalam serangan mendadak, membuat orang-orang Amerika mengadakan gencatan senjata. Parlemen Kanada di atas Sungai Ottawa di Ottawa, Ontario.
Pada 1 Juli 1867, tiga koloni — Canada, Nova Scotia, dan New Brunswick — diakui Britania Raya sebuah konstitusi, British North America Act, menciptakan Dominion of Canada. Terdiri dari provinsi Nova Scotia, New Brunswick, Quebec (dahulu Kanada Timur), dan Ontario (dahulu Canada West). Istilah "Konfederasi" merujuk pada UU persatuan 1867 ini.
Koloni dan teritori Britania Raya lainnya segera mengikuti Kanada: dari 1880, Kanada termasuk seluruh daerahnya terkini kecualiNewfoundland dan Labrador, yang ikut pada 1949. Undang-undang Westminster 1931 mendirikan pemerintahan sendiri bagi Kanada. Patriasikonstitusi Kanada yang terjadi saat pemerintahan Britania mengegolkan Akte Kanada 1982.
Dalam paruh kedua abad ke-20, beberapa warga negara terutama warga Quebec penutur Perancis menyaksikan kemerdekaan/kedaulatan dalam dua referendum yang diadakan pada 1980 dan 1995. Pada referendum 1980 pemungutan suara untuk kemerdekaan ialah 60%; padareferendum Quebec 1995 pemungutan suara terhadap kemerdekaan ialah 50,6%.
v  Politik
Hak istimewa sebagai kepala negara Kanada dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal, yang umumnya merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkat oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Gubernur Jenderal merupakan tokoh non-partisan yang memenuhi berbagai peran seremonial, antara lain menyediakan Persetujuan Kerajaan atas RUU yang disahkan oleh Majelis Perwakilan Rendah dan Senat, membacakan Pidato dari Tahta, menandatangani dokumen negara, membuka dan mengakhiri sidang parlemen secara resmi, dan membubarkan parlemen selama masa pemilihan.
Ratu dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan Kanada, yaitu Perdana Menteri. Mereka menjabat secara simbolis sebagai pemerintahan yang berkelanjutan, yaitu ketika sedang terjadi perubahan pemerintahan.
Konstitusi Kanada (lihat teks di halaman ini) mengatur kerangka resmi negara, namun perwujudannya wajib dipandang pula dari sudut banyaknya tradisi dan konvensi yang tidak tertulis (lihatSistem Westminster). Patriasi konstitusi, dengan prosedur untuk amandemennya, talah disetujui pada suatu malam di bulan November tahun 1981. Kaum nasionalis Quebec menamakan malam itu sebagai 'Malam Pisau Panjang' - sebab terjadi tanpa izin Provinsi Quebec.
Gubernur Jenderal mengangkat Perdana Menteri Kanada (PM), yang biasanya merupakan pemimpin partai politik yang memegang kursi terbanyak dalam Majelis Perwakilan Rendah. PM dalam penunjukan Kabinet mempertimbangkan usulan dari konvensi anggota partai PM dalam Majelis Perwakilan Rendah dan Senat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh PM dan kabinet, yang seluruh anggotanya disumpah dalam Dewan Kaukus Umum Kanada.
Cabang pemerintahan legislatif, yaitu Parlemen, memiliki 2 kursi: Majelis Perwakilan Rendah yang diangkat dan Senat yang diangkat. Pemilihan untuk Majelis Perwakilan Rendah dilakukan oleh Gubernur Jenderal berdasarkan rekomendasi PM, dan harus terjadi tak kurang dari 5 tahun setelah pemilihan sebelumnya.
Kanada memiliki tiga partai nasional utama: Partai Demokrat Baru (NDP), yang merupakan partai lanjutan yang condong ke arah "kiri", Partai Liberal Kanada, dan Partai Konservatif Kanada, yang merupakan partai yang condong ke arah "kanan". Klasifikasi kiri-kanan tersebut bagaimanapun bisa menyesatkan, karena adanya sejumlah anggota dalam ketiga partai utama tersebut yang merupakan "golongan kiri" pada persoalan sosial, dan "golongan kanan" pada persoalan ekonomi. Akibatnya, ketiga partai itu dapat memiliki jumlah kursi yang kompleks dalam spektrum keputusan politik kanan-kiri. Partai berbasis kedaerahan, Bloc Québécois, memperoleh banyak kursi di Provinsi Quebec dan mempromosikan kemerdekaan Quebec dari Kanada. Juga terdapat banyak partai yang lebih kecil dan ada pula yang tidak memiliki perwakilan di Parlemen pada pemilihan federal 2004. Kandidat independen jarang terpilih (Chuck Cadman merupakan perkecualian dalam pemilihan 2004).
Partai Liberal telah membentuk pemerintahan Kanada selama 32 tahun. Para pemimpinnya yang pernah menjadi Perdana Menteri Kanada antara lain ialah Paul Martin dan Jean Chrétien. PadaDesember 2003, terbentuklah Partai Konservatif Kanada. Partai ini merupakan gabungan dari Aliansi Kanada dan Partai Konservatif Progresif Kanada. Partai Konservatif kemudian memenangkanpemilu parlemen 23 Januari 2006, dan Partai Liberal pun menjadi oposisi dalam parlemen. Stephen Harper yang memimpin Partai Konservatif, saat ini adalah Perdana Menteri Kanada.
Peradilan Kanada memainkan peran penting dalam mewujudkan hukum dan peraturan federal, provinsi, dan kota; dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukum yang melanggar konstitusi. Seluruh hakim pada tingkat superior, berwewenang dalam hal naik banding dan Mahkamah Agung Kanada dipilih dan ditunjuk oleh pemerintahan federal, setelah konsultasi dengan badan resmi non-pemerintahan. Kedudukan pengadilan pada tingkat terendah dengan yurisdiksi terbatas pada suatu provinsi atau teritori, bertempat di masing-masing pemerintahan provinsi maupun teritori. Mahkamah Agung Kanada merupakan pemutus hukum yang terakhir (lihat sistem pengadilan di Kanada). Kanada merupakan anggota PBB, Persemakmuran, La Francophonie, Organisasi Negara-Negara Amerika, NATO, G8, dan APEC.

C.     Sejarah Berdiri Negara Brasil

v  Sejarah

Brasil meraih kemerdekaannya dari Portugis pada 7 September 1822. Negara yang terletak di bagian tengah dan timur Amerika Selatan ini menjadi wilayah jajahan Portugis sejak 1494. Pada 1889, sistem pemerintahan Brasil berubah dari monarki menjadi republik.

Sistem Pemerintahan Brasil

Negara Brasil merupakan negara dengan penduduk paling padat dan paling besar di belahan Amerika Selatan. Kemerdekaan diraih negara ini pada 7 September 1822, dari negara yang bahasanya menjadi bahasa resmi negara Brasil, yaitu Portugis. Sebagai negara bekas jajahan Portugis, Brazil tidak saja menggunakan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa resmi di negara tersebut, tapi juga mewariskan kultur dan tradisi yang salah satunya diteruskan melalui perkawinan campuran. Portugis bari bangsa Brazil tidak semata sebagai penjajah tapi sebenarnya juga yang membuka jalan untuk munculnya sebuah peradaban baru.  
Negara Portugis telah menjajah dan menguasai Brasil sejak 1494. Kemerdekaan bagi negeri ini adalah awal membentuk sistem pemerintahan atas kehendak rakyat mereka sendiri. Sekitar tahun 1889 atau 77 tahun sejak memperoleh kemerdekaan, sistem pemerintahan Brasil yang awalnya monarki berubah menjadi republik. Tentu saja sebagai sebuah negara republik, kekuasaan ada di tangan rakyat melalui perwakilan di parlemen.
Namun berbicara tentang sistem pemerintahan republik di Brazil tentu tidak sama dengan sistem pemerintahan republik seperti Indonesia. Pada 1889 dibuatlah konstitusi yang memberi kekuasaan besar pada pemerintah federal. Karena sistem pemerintahan Brasil adalah republik, presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Identik dengan Indonesia. Presiden mampu menunjuk para menteri untuk membentuk kabinet. Sebagai wakil untuk membantu kerja presiden, para menteri dipilih dan diberhentikan oleh presiden.
Seperti halnya di Indonesia, presiden juga memiliki tugas sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun ada pula yang membedakan antara sistem pemerintahan republik di Brazil dengan di Indonesia yaitu masalah masa bakti. Bila di Indonesia presiden dan wakil presiden dipilih dalam kurun waktu 5 tahun sekali, maka di Brasil pemilu presiden dan wakil presiden ditentukan bersamaan dalam dalam waktu 4 tahun sekali.
Sistem pemerintahan Brasil juga memiliki Kongres Nasional (Congresso Nacional) semacam MPR-DPR. Kongres ini merupakan badan bikameral yang terdiri dari Senat Federal (Senado Federal) danCâmara dos Deputados. Dari sinilah yang juga membedakan antara republik Indonesia dengan republik Brazil. Total masing-masing badan bikameral terdiri dari 81 kursi dan 513 kursi. Para anggota di badan bikameral ini  masing-masing anggota mempunyai masa jabatan yang berbeda. Pemerintah Federal, Serikat, Distrik, dan kota akan mengelola masing-masing sistem pemerintahan hingga pendidikan dengan landasan Konstitusi Federal dan Hukum Umum Pendidikan di Brasil tahun 1996 (LDB). Ini juga berbeda dan lebih rumit dibanding dengan di Indonesia, yang hanya dibagi ke dalam pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terdiri dari propinsi, kota/kabupatan, kemudian di bawahnya ada pemerintahan yang lebih rendah sampai ke tingkat RT.


Ø  BENUA EROPA
1.         Sejarah awal berdirinya Negara inggris
Inggris (bahasa Inggris: England) adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara Inggris ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat, Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris, yang memisahkannya dari benua Eropa, di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan Pulau Britania Raya di Atlantik Utara. Inggris juga mencakup lebih dari 100 pulau-pulau kecil seperti Isles of Scilly dan Isle of Wight.
Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara bagian yang membentuk Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Negara-negara lainnya adalah Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Seringkali nama Inggris dipakai untuk menyebut keseluruhan negara ini.
Wilayah yang saat ini bernama Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern selama periode Paleolitikum, namun nama England ini berasal dari kata Angles, yang merupakan salah satu suku Jermanik yang menetap di sana pada abad ke-5 dan ke-6. Inggris menjadi negara yang bersatu pada tahun 927 M, dan sejak Zaman Penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15, Inggris telah memberikan pengaruh budaya dan hukum yang signifikan ke berbagai belahan dunia. Bahasa Inggris, Gereja Anglikan, dan hukum Inggris-yang menjadi dasar sistem hukum umum bagi negara lain di seluruh dunia-berasal dan dikembangkan di Inggris, dan sistem parlementer negara ini juga telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Revolusi Industri yang dimulai pada abad ke-18 menjadikan Inggris sebagai negara industri pertama di dunia. Royal Society Inggris juga berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental modern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berawal dari Imperium Britania (kekaisaran Ingrris) Imperium Britania berawal pada tahun 1897. Imperium Britania adalah imperium paling luas di dalam sejarah dunia dan pada suatu periode tertentu pernah menjadi kekuatan utama di dunia. Imperium ini merupakan produk dari era penemuan Eropa, yang dimulai dengan penjelajahan maritim global negara-negara Iberia pada akhir abad ke-15 yang menandai era kerajaan global Eropa.
Pada tahun 1921, Imperium Britania mencakup populasi antara 458 juta orang, kurang lebih seperempat populasi dunia, dan membentang seluas lebih dari 36 juta km², sekitar seperempat luas total bumi. Walaupun wilayah-wilayah tersebut sekarang telah berkembang menjadi Negara-Negara Persemakmuran, pengaruh Britania tetap melekat kuat di seluruh dunia: dalam praktik ekonomi, hukum dan sistem pemerintahan, masyarakat, olahraga.
v  Latar belakang Imperium Britania - Perkembangan Imperium seberang lautan
Imperium Britania seberang lautan berakar pada kebijakan-kebijakan maritim yang dirintiskan oleh Raja Inggris Henry VII, yang berkuasa dari 1485 hingga 1509. Henry, yang membangun berdasarkan jaringan komersial dalam perdagangan wol yang dipromosikan pada masa pemerintahan pendahulunya Raja Richard III, membangun sistem pelaut pedagang Inggris yang modern, yang sangat memperluas industri pembangunan kapal Inggris dan pelayarannya. Berbagai perusahaan-perusahaan kerajaan Britania, seperti Massachusetts Bay Company dan Perusahaan Hindia Timur Britania. Henry juga mensponsori pelayaran-pelayaran pelaut Italia mariner John Cabot pada 1496 dan 1497 yang membangun koloni seberang lautan Inggris yang pertama sebuah pemukiman penangkapan ikan di Newfoundland.Inggris bergabung dalam IMO pada tanggal 14 February 1949.
v  Pemerintahan
Politik Sebagai bagian dari Britania Raya, sistem politik dasar bagi Inggris adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Inggris tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1707. Berdasarkan Undang-Undang Kesatuan 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya. Sebelum penyatuan tersebut, Inggris diperintah oleh monarki dan Parlemen Inggris. Saat ini, Inggris diatur langsung oleh Parlemen Britania Raya, meskipun negara-negara Britania lainnya diserahi pemerintahan sendiri (devolusi). Pada House of Commons, yaitu Majelis Rendah dalam Parlemen Britania Raya, terdapat 532 dari total 650 anggota Parlemen (MP) yang mewakili konstituensi Inggris.
Dalam pemilihan umum Britania Raya 2010 Partai Konservatif berhasil memenangkan mayoritas suara mutlak di Inggris, yakni 532 kursi; 61 kursi lebih banyak daripada gabungan kursi dari partai-partai lainnya. Namun, Konservatif tidak memperoleh jumlah kursi mayoritas dalam parlemen, sehingga menghasilkan "parlemen yang menggantung". Untuk bisa memperoleh mayoritas suara di parlemen, Konservatif yang dipimpin oleh David Cameronberkoalisi dengan partai terbesar ketiga di Britania Raya, yaitu Partai Liberal Demokratik pimpinan Nick Clegg. Selanjutnya, pemimpin Partai Buruh,Gordon Brown, terpaksa meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri. Saat ini, Partai Buruh dipimpin oleh Ed Miliband. Pengawal Ratu di kediaman kerajaan,Istana Buckingham.
Sebagai konsekuensi atas keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, pemilu untuk menentukan siapa wakil Britania yang akan dikirim sebagai anggota Parlemen Eropa juga diselenggarakan secara regional di Inggris. Dalam pemilihan umum Parlemen Eropa 2009, hasil dari pemilu di region-region di Inggris untuk anggota Parlemen Eropa adalah sebagai berikut: 23 dari Konservatif, 10 dari Partai Kemerdekaan, 10 dari Liberal Demokratik, dua dari Partai Hijau, dan dua dari Partai Nasional Britania.
Sejak devolusi, negara-negara lain yang berada dalam kedaulatan Britania Raya (Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara), masing-masing memiliki parlemen terdevolusi sendiri atau majelis untuk isu-isu lokal. Ada perdebatan mengenai status devolusi di Inggris. Awalnya direncanakan bahwa seluruhregion di Inggris akan didevolusikan juga, namun setelah adanya penolakan dari region di Inggris Timur Laut dalam referendum, rencana ini akhirnya berhenti diajukan.
Salah satu isu utama yang muncul dari kebijakan devolusi ini adalah "pertanyaan West Lothian (West Lothian question), yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana anggota parlemen Skotlandia dan Wales dapat memberikan suara atas undang-undang yang terkait dengan Inggris, sedangkan Inggris tidak memiliki hak yang setara. Akibat tidak memiliki devolusi kekuasaan, Inggris menjadi satu-satunya negara di Britania Raya yang tidak diberi hak untuk merumuskan kebijakan mengenai pengobatan kanker gratis, perawatan perumahan untuk penduduk usia tua, dan biaya pendidikan tinggi gratis. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya rasa "nasionalisme Inggris". Beberapa pihak telah menyarankan pembentukan Parlemen Inggris yang terdevolusi, sedangkan yang lainnya juga mengusulkan agar pemberian suara yang terkait dengan Inggris dibatasi, dengan artian hanya berhak dilakukan oleh anggota parlemen yang berasal dari daerah pemilihan Inggris.
2.      Sejarah awal berdirinya Negara inggris

v  Sejarah

Sejarah Jerman sebagai suatu negara-bangsa dimulai semenjak terbentuknya Konfederasi Jerman pada tahun 1915 yang dimotori oleh Kerajaan Prusia. Namun demikian, penghunian wilayah tepian timur Sungai Rhein, yang sekarang menjadi lokasi sebagian besar negara Jerman, telah berlangsung sejak masa prasejarah, jauh hingga ke Zaman Batu Tua (Paleolitikum). Di tempat-tempat dekat aliran beberapa sungai besar yang berbukit-bukit (misalnya Rhein dan Sungai Neckar) sejak ratusan ribu tahun sudah menjadi tempat bermukim beraneka ragam masyarakat. Fosil Homo heidelbergensis dan Homo neanderthalensis ditemukan di tempat semacam ini. Pada periode yang lebih modern ditemukan peninggalan dari manusia Cro-Magnon dari Zaman Es terakhir. Peninggalan-peninggalan peradaban Zaman Batu Baru (Neolitikum) dan Zaman Perundagian (baik Zaman Perunggu dan Zaman Besi) juga ditemukan di banyak tempat.
Karena wilayahnya yang subur, berbagai suku pendatang menghuni wilayah ini. Peninggalan peradaban pertama berasal dari masyarakat Kelt dari masa milenium terakhir sebelum era modern (Masehi) yang datang dari timur. Orang-orang Slavia juga menghuni bagian timur (sekitar Sungai Elba). Kemudian datang kaum Germanik dari utara yang menghuni wilayah yang sama dan perlahan-lahan mendesak kaum Kelt ke arah barat menuju Perancis dan Inggris meskipun perkawinan campur di antara kedua kelompok berbeda bahasa ini diperkirakan luas terjadi. Ketika orang Romawi mulai berekspansi ke utara pada abad terakhir sebelum Masehi muncullah catatan-catatan tertulis mengenai wilayah ini.
Catatan tertulis mengenai wilayah yang sekarang disebut Jerman (era protosejarah) dimulai sejak adanya laporan-laporan tertulis Romawi dan Yunani mengenai kaum "Barbar" (berarti "biadab") yang mendiami bagian utara PegununganAlpen. Periode ini biasa disebut oleh sejarawan sebagai Periode Antik. Pada masa menjelang ekspansi Romawi, wilayah Jerman dihuni oleh berbagai puak Germanik yang saling bersaing satu sama lain. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh orang Romawi untuk menaklukkan wilayah timur Sungai Rhein dan mendirikan provinsi Germania Magna. Pada abad pertama Masehi, pasukan Romawi kembali dapat didesak mundur hingga ke tepi barat Rhein dan selatan Sungai Main dan Sungai Donau.
Wilayah "Magna Germania" di awal abad ke-2 Masehi. Walaupun dalam peta ini digambarkan sebagai satu kesatuan, dalam kenyataannya puak-puak Germanik tidak terorganisasi dalam satu pemerintahan.
Perlahan-lahan, suku-suku Germanik ini mulai memperluas wilayahnya ke arah barat setelah kekuatan Romawi memudar. Walaupun Romawi secara politis sudah tidak kuat, namun secara budaya suku-suku Germanik sangat terpengaruh oleh budaya Romawi. Secara bergantian bermunculan puak-puak yang mendominasi dan mulai membentuk dinasti/wangsa berkuasa, seperti wangsa Meroving dan wangsa Salia. Proses kristenisasi dan kultur feodalisme juga mulai terbentuk pada periode ini.
Era sejarah dimulai sejak abad ke-5, umum dinamakan Abad Pertengahan oleh sejarawan Eropa, dengan ditemukannya dokumen-dokumen berbahasa Jerman Kuna, bahasa Latin yang ditulis oleh penduduk setempat sendiri, atau bahasa-bahasa lainnya.
Pada abad ke-8 muncul satu suku Jerman yang mencuat dan mendirikan imperium, mengikuti contoh yang pernah ditunjukkan oleh orang Romawi sebelumnya, yaitu Franka, dengan penguasa pertama Karl Martel (Charles Martel) dari Wangsa Meroving. Ia mendirikan Kerajaan Franka, yang mendominasi Eropa barat dan tengah hingga beberapa abad sesudahnya. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Karl Yang Agung(Charlemagne; memerintah 800-843) sekaligus mendirikan Wangsa Karoling. Di akhir pemerintahannya, ia membagi wilayah luasnya menjadi tiga, sesuai dengan tiga cucu lelakinya, yang dikenal sebagai Perjanjian Verdun. Wilayah barat diperuntukan bagi Karl (Charles) yang kelak menjadi Kerajaan Perancis, wilayah tengah diperintah oleh Lothar, dan wilayah timur diperuntukkan bagi Ludwig (Louis).
Selanjutnya, panggung sejarah didominasi oleh suatu federasi longgar berbagai dinasti feodal yang dikenal sebagaiKekaisaran Romawi Suci sebagai hasil penyatuan kembali wilayah Kerajaan Franka bagian timur dan tengah, serta takluknya Italia bagian utara di tangan puak Jerman, yang membentang selama 8,5 atau hampir 10 abad tergantung dari mana orang menghitungnya, dari abad ke-9 atau ke-10 sampai tahun 1806, dan dipimpin oleh seorang kaisar. Pada masa kejayaannya, teritori kekaisaran ini mencakup wilayah modern Jerman, Austria,Slovenia, Ceko, Polandia, Perancis timur, Swiss, dan Italia utara. Periode yang panjang ini mengalami berbagai gejolak seperti Persaingan Investiturat, Kelaparan Besar 1315-1317, Wabah Hitam (The Black Death) 1347-1351, dan disepakatinya Piagam Emas 1356 (Die Goldene Bulle) sebagai konstitusi pertama kekaisaran ini.
Pada abad ke-16, ketika telah kehilangan banyak teritori bangsa non-Jerman, kekaisaran ini sempat disebut sebagai "Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman". Abad ini menyaksikan pula dimulainya Reformasi Protestan, yang dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517 di Wittenberg, sekarang terletak di Sachsen-Anhalt. Akibat dianutnya aliran baru kekristenan ini oleh berbagai raja anggota Kekaisaran terjadilah ketegangan internal dalam Kekaisaran, yang memuncak dengan terjadinya Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648). Rangkaian peperangan ini berakhir dengan disepakatinya Perdamaian Westfalia. Perang tersebut selanjutnya merombak tatanan politik Kekaisaran karena beberapa waktu kemudian menandai era persaingan di antara dua kekuatan politik, yaitu Wangsa Habsburg dariKerajaan Austria yang menganut Katolik sebagai kekuatan tradisional dan Wangsa Hohenzollern cabang Utara penguasa Kerajaan Prusia yang menganut Kristen Protestan yang berangsur-angsur semakin menguat.
Perang Napoleon mengubah alur sejarah, dari orientasi feodalisme menjadi negara militeristik, dengan terbentuknyaKonfederasi Jerman tahun 1815–1866. Karena peran negara yang represif, munculnya gerakan liberalisme di Eropa, sertaRevolusi Februari 1848 di Perancis, sempat terjadi revolusi pada tahun 1848 yang dimotori oleh mahasiswa dan kaum buruh. Walaupun dapat diredam, revolusi ini menghasilkan parlemen pertama di Jerman, yaitu Parlemen Frankfurt, matangnya simbol-simbol kebangsaan (bendera dan bakal lagu kebangsaan), dan menjadi pendorong terbentuknya Kekaisaran Jerman tahun 1871–1918 seusai perang Perancis-Prusia (1870-1871). Sejak saat ini Jerman mengadopsi sistem parlementer dengan kanselir sebagai kepala pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto von Bismarck.
Perang Dunia I berakhir dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman (dan juga Kekaisaran Austria-Hungaria, saingannya) sekaligus menandai era republik dengan berdirinya Republik Weimar tahun 1919. Jerman kehilangan wilayahAlsace-Lorraine (yang dicaploknya pada tahun 1871) dan sebagian wilayahnya di Polandia, terutama kota pelabuhan Danzig. Periode demokrasi ini berlangsung relatif singkat dan berakhir 1933.
Setelah pemerintahan otoriter Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler tahun 1933–1945 yang membawa kehancuran bangsa ini dalam Perang Dunia II, muncullah Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) sebagai simbolPerang Dingin sejak 1949. Kekalahan dalam Perang Dunia II telah membuat Jerman kehilangan wilayah timur yang jatuh ke tangan Polandia dan Rusia. Terjadi pula aksi balas dendam di Polandia dan Cekoslowakia berupa pengusiran paksa orang-orang Jerman dari wilayah mereka (Zwangsvertreibung). DiRusia, orang-orang keturunan Jerman banyak yang dibuang ke wilayah timur (Siberia).
Era dwi-pemerintahan ini ditandai dengan berpindahnya ibukota Jerman Barat ke Bonn (1949) dan dibangunnya tembok Berlin (1963). Keadaan ini berlangsung hingga terjadinya Revolusi Rusia 1988 yang berakibat melemahnya Blok Timur. Pada tahun 1989 Hungaria (anggota Blok Timur) membuka perbatasannya dengan Austria (anggota Blok Barat) yang berakibat mengalirnya ribuan pengungsi Jerman Timur ke kedutaan besar Jerman di Wina dan gelombang demonstrasi di Jerman Timur. Krisis ini memaksa pemerintah Jerman Timur meletakkan kekuasaannya dan menyetujui penyatuan dengan Republik Federal Jerman, yang secara resmi ditandatangani tanggal 3 Oktober 1990 (sekarang menjadi Hari Persatuan Jerman, Tag der Deutschen Einheit).
Ibukota kemudian disepakati pindah ke Berlin lagi pada tahun 1993, dan terlaksana pada tahun 1999. Tahun itu ditandai pula dengan mulai digunakannya mata uang bersama Euro, menggantikan Mark Jerman.

v  Pemerintahan

Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria juga memiliki kanselir. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal. Terdapat enam partai politik utama di Jerman, dengan tiga yang terbesar (dua di antaranya membentuk koalisi permanen), yaitu SPD (demokrat sosial, berhaluan kiri progresif) dan CDU/CSU (kristen demokrat/sosialis yang berhaluan kanan konservatif). Partai-partai lainnya adalah FDP (demokrat liberal), Bündnis 90/Die Grüne (kiri hijau), dan Die Linke (berhaluan kiri, merupakan gabungan dari partai komunis dan pecahan SPD). Jabatan presiden lebih banyak bersifat seremonial, meskipun ia dapat menyetujui atau tidak menyetujui beberapa hal penting.
Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen ini. Selain Bundestag terdapat pulaBundesrat, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda.
Perancis, secara resmi Republik Perancis (bahasa Perancis: République française, pengucapan bahasa Perancis: [ʁepyblik fʁɑ̃sɛz]), merupakan sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Orang Perancis sering menyebut Perancis Metropolitan sebagai "L'Hexagone" ("Heksagon") karena bentuk geometris teritorinya. Perancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensia yang tidak punya presiden. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.
Perancis berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra, dan Spanyol. Karena memiliki departemen seberang laut, Perancis juga berbagi perbatasan tanah dengan Brasil dan Suriname (berbatasan dengan Guyana Perancis), dan Sint Maarten (berbatasan dengan Saint-Martin). Perancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh Terowongan Channel, yang berada di bawah Selat Inggris.
Perancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Di abad ke-18 dan 19, Perancis membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara, memengaruhi budaya dan politik daerah. Perancis adalah negara maju, dengan ekonomi terbesar keenam (PDB nominal) atau kedelapan (PPP) terbesar di dunia. Merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menerima 82 juta turis asing per tahun (termasuk pelancong bisnis, tapi tak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Perancis).[2] Perancis adalah salah satu negara pendiri Uni Eropa, dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Perancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan anggota Francophonie, G8, NATO, dan Uni Latin. Merupakan salah satu lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; juga kekuatan nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit listrik tenaga nuklir.

v  Sistem Pemerintahan Dan Sistem Politik Perancis

Ø  Sistem Pemerintahan
Republik Perancis atau yang memiliki nama The Fifth Republic memiliki bentuk dual pemerintahan yakni gabungan sistem parlementer dengan sistem presidensiil. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama sama memiliki peran aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Model pemerintahan ini berbeda dengan model parlementer umumnya dimana jabatan Presiden dipilih melalui pemilu disamping juga berbeda dengan model pemerintahan presidensil umumnya. Institusi-institusi yang ada saat ini adalah bentukan konstitusi Republik Kelima yang merupakan hasil referendum nasional di tahun 1958. Konstitusi ini secara signifikan memperkuat kekuatan kewenangan yang dipegang oleh Eksekutif (Pemerintah dan Presiden) dan di satu sisi juga membatasi atau mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif.

o   Lembaga Eksekutif 
Seperti yang telah disebutkan di atas, Konstitusi Perancis saat ini memberikan kekuasaan lebih pada badan eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Perdana Menteri. Presiden memiliki jabatan resmi sebagai Kepala Negara dan merupakan Komandan Tertinggi di Angkatan Bersenjata Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri disini merupakan kepala atas Dewan Menteri atau Kabinet dimana kabinet-kabinet ini sendiri ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Berdasarkan divisi kekuasaan yang ada, yang dalam hal ini telah berubah menjadi konvensi politik, Presiden semata-mata bertanggungjawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Sedangkan Perdana Menteri bertanggungjawab atas kebijakan domestik. Adakalanya proses pemerintahan bisa berlangsung rumit jika terjadi periode atau masa kohabitasi. Artinya, Perdana Menteri dan Presiden yang terpilih secara resmi berasal dari partai yang saling bersaing.
Satu dari kekuasaan paling penting yang dimiliki Presiden adalah kewenangannya untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan baru atas badan legislatif. Presiden juga diberi kewenangan untuk mengajukan beberapa permasalahan kebijakan tertentu seperti perjanjian-perjanjian di Uni Eropa ke dalam referendum nasional. Sedangkan Perdana Menteri menguasai otoritas signifikan sebagai pemimpin partai mayoritas atau koalisi di dalam Majelis Nasional. Balance of Power (BoP) antara Presiden dan Perdana Menteri tergantung pada Partai yang berpengaruh dalam badan legislatif. Dalam artian, ketika Presiden memiliki dukungan kuat dari mayoritas parlementer, maka ada tendensi dimana Perdana Menteri akan berperan sebagai deputi dari Presiden. Sebaliknya, jika partai yang menaungi Presiden merupakan salah satu partai minoritas maka Presiden harus menunjuk Perdana Menteri yang berasal dari salah satu partai dari koalisi (partai mayoritas). Jika situasi ini terjadi maka akan tercipta suatu power-sharing arrangement (kohabitasi) dimana Presiden dan Perdana Menteri memiliki kecenderungan untuk mengawasi pengaruh yang dimiliki satu sama lain.
o   Lembaga Legislatif

Perancis memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis Nasional terdiri dari 577 anggota. Sedangkan dalam Senat terdiri dari setidaknnya 321 anggota yang masing-masing sebanyak 296 ditempatkan di Perancis Metropolitan, 13 lainnya ditempatkan di daerah-daerah dan departemen yang berada di luar Perancis, sisanya sebanyak 12 anggota ditujukan untuk warga negara Perancis yang berada di luar negeri. Anggota dari Majelis Nasional (badan legislatif utama) dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali. Sedangkan senator dipilih secara tidak langsung melalui satu mekanisme dimana pada setiap departemen di dirikan seperti semacam kantor pemilihan umum. Kewenangan Senatpun juga dibatasi. Dalam artian, ketika terjadi ketidaksepahaman antara dua lembaga legislatif ini, maka keputusan final tetaplah menjadi kewenangan Majelis Nasional.
Di bawah konstitusi Republik Kelima, kewenangan badan legislatif secara praktis mengalami pengurangan jika dibandingkan pada masa Fourth Republic. Agenda dari badan ini secara kuat dipengaruhi oleh pemerintah (Presiden dan Perdana Menteri) yang bahkan bisa memenangkan pengadopsian sebuah RUU tanpa melakukan pemungutan suara secara aktual. Di atas telah dijelaskan pula bahwasannya Presiden (dalam situasi tertentu) bisa membubarkan Majelis Nasional bahkan sebelum masa fungsi dari Majelis ini berakhir namun terlepas dari kekuasaan Presiden tersebut, Majelis Nasional juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan pemerintahan legal jika suara mayoritas absolut dari total anggota Majelis memutuskan untuk bertindak demikian.

o   Lembaga Yudikatif
Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, dimana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki mahkamah agung. Cabang yang pertama (pengadilan Administratif) mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua (pengadilan umum) mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Perancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat dua jenis pengadilan. Yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan.
Ø  Sistem Politik   
Sistem politik Prancis menganut sistem dwi partai yang saling bertentangan satu sama lain. Partai sayap kanan yang dikenal dengan Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat melawan partai sayap kiri yang dikenal dengan Partai Sosialis Perancis. Dalam perjalanannya, partai dari sayap kanan yakni Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat mempunyai Peran dominant di Perancis.







Ø  BENUA ASIA
     
A.     Sejarah Korea Utara
Korea Utara, secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea ( Hangul : Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona Demiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Cina. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negara ini Pukchosŏn ("Chosŏn Utara").
Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zone demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan kedua-duanya mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran; namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Kedua negara diterima menjadi anggotaPerserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991. Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata.
Korea Utara termasuk dalam negara satu-partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972, kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatorantotaliter stalinis. Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember 2011, diperkirakan pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il.
v  Sejarah
Dampak dari penjajahan Jepang yang berakhir dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945 adalah Korea dibagi pada paralel utara ke-38 mengikuti persetujuan dengan PBB. Wilayah utara diatur oleh Uni Soviet, dan bagian selatan oleh Amerika Serikat. Sejarah Korea Utara secara resmi dimulai dengan pembentukan Republik Rakyat demokratik pada 1948.
-             Pembagian Korea
Pada Agustus 1945, Tentara Soviet membentuk Otoritas Sipil Soviet untuk memerintah negara ini hingga sebuah rezim domestik, yang bersahabat dengan Uni Soviet, dapat dibentuk. Setelah mundurnya tentara Soviet pada 1948, agenda utama pada tahun berikutnya adalah penyatuan Korea dari kedua belah pihak, namun konsolidasi rezim Syngman Rhee di Selatan dengan dukungan militer Amerika dan penekanan pemberontakan pada Oktober 1948 mengakhiri harapan bahwa negara ini dapat disatukan kembali menurut cara revolusi Komunis. Pada 1949, rezim Utara mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer ke Korea Selatan, tetapi gagal mendapat dukungan dari Uni Soviet.
Penarikan kekuatan militer Amerika Serikat dari Selatan pada Juni memperlemah Rezim Selatan dan membuat Kim Il-sung mempertimbangkan kembali rencana invasi ke Selatan. Gagasan itu sendiri awalnya ditolak oleh Joseph Stalin, tetapi dengan perkembangan persenjataan nuklir Soviet, kemenangan Mao Zedong di Cina, dan pertanda dari bangsa Cina bahwa mereka dapat mengirimkan serdadu dan sokongan lainnya ke Korea Utara, Stalin menyetujui penyerangan yang menjadi cikal bakal Perang Korea.
1.      Abad ke-20
Korea Utara dan Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian dan dengan demikian secara resmi masih dalam status perang; hanya sebuah gencatan senjata yang diumumkan. Upaya perdamaian disela oleh beberapa pertempuran kecil dan upaya pembunuhan. Korea Utara gagal di dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan, dengan yang paling dikenal pada 1968, 1974, dan Pengeboman Rangoon pada 1983. Terowongan seringkali ditemukan di bawah Zona Demiliterisasi, dan perang hampir meletus akibat Insiden Pembunuhan Kapak di Panmunjeom pada 1976. Pada 1973, hubungan tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjeom dengan sedikit kemajuan. Pada akhir tahun 1990-an, ketika Korsel mengalami transisi menjadi demokratis, keberhasilan Nordpolitik dan dengan diambil alihnya kekuasaan di utara oleh putra Kim Il-sung, Kim Jong-il, maka kedua negara untuk pertama kalinya mulai berhubungan secara terbuka, dengan Korsel yang menyatakan Kebijakan Sinar Matahari.
2.      Abad ke-21
Pada 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menjuluki Korea Utara sebagai bagian dari "poros setan" dan "pos terdepan tirani". Hubungan tingkat tinggi yang pernah dilakukan pemerintah Korea Utara dengan Amerika Serikat adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright ke Pyongyang pada tahun 2000, meskipun kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik yang resmi. Pada tahun 2006, hampir 37.000 serdadu Amerika masih berada di Korea Selatan, meski sejak Juni 2009 jumlah ini berkurang menjadi sekitar 30.000 saja. Kim Jong-il secara pribadi menerima kehadiran tentara Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Bagaimanapun, secara umum, Korea Utara sangat menuntut penarikan serdadu Amerika dari Korea.Pada 13 Juni 2009, kantor berita Amerika Serikat, Associated Press, melaporkan bahwa sebagai tanggapan bagi sanksi-sanksi baru dari PBB, Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program pengayaan uranium. Hal ini menandai bahwa untuk pertama kalinya, pemerintah Korea Utara mengakui di depan dunia bahwa pihaknya memang melakukan program pengayaan uranium.[35] Pada 5 Agustus 2009, mantan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton bertemu dengan Kim Jong-il untuk menjamin pembebasan dua orang wartawan Amerika Serikat,Laura Ling dan Euna Lee, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal. Pada 28 Agustus 2010 mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, berhasil membawa pulang seorang guru dan aktivis Amerika Serikat, Aijalon Mahli Gomes, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal.

Ø  Pemerintah dan politik

Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri). Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir. Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada 1994, ia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar "Presiden Abadi", dan dikuburkan di Istana Memorial Kumsusandi Pyongyang pusat. Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-un, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Yong-il.

Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat.

Pada Juni 2009, dilaporkan oleh sebuah media Korea Selatan bahwa terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, putera termuda Kim Jong-il (Kim Jong-il memiliki tiga putera).

v  Hubungan luar negeri

Korea Utara telah memelihara hubungan yang akrab dengan RRC dan Rusia sejak lama. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur tahun 1989, dan pecahnya Uni Soviet pada 1991, berdampak pada semakin berkurangnya bantuan kepada Korea Utara dari Rusia, meskipun Cina tetap saja memberikan bantuan penting. Korea Utara memelihara ikatan yang kuat dengan sekutu sosialisnya di Asia Tenggara, yaituVietnam, Laos, dan Kamboja.
Korea Utara telah memulai pembangunan Pagar Perbatasan Cina-Korea di perbatasan utara, sebagai tanggapan bagi harapan Cina yang ingin mengekang para pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara. Sebelumnya, perbatasan antara Cina dan Korea Utara hanya diawasi oleh sedikit petugas patroli.
Sebagai akibat dari program senjata nuklir Korea Utara, pembicaraan enam-pihak diselenggarakan untuk mencari penyelesaian damai terkait ketegangan di antara dua pemerintah Korea, Federasi Rusia, Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Pada 17 Juli 2007, para inspektur PBB memverifikasi penutupan lima fasilitas nuklir Korea Utara, sesuai persetujuan Februari 2007.
Pada 4 Oktober 2007, Presiden Korea Selatan (Roh Moo-Hyun) dan pemimpin Korea Utara sebelumnya (Kim Jong-il) menandatangani sebuah perjanjian damai berisi delapan pasal, yang mengajukan perdamaian abadi, pembicaraan tingkat tinggi, kerjasama ekonomi, perbaharuan kereta api, perjalanan udara, jalan bebas hambatan, dan barisan penyorak olimpiade gabungan.
Amerika Serikat dan Korea Selatan sebelumnya menuduh Korea Utara sebagai negara yang mendukung terorisme. Pengeboman 1983 yang membunuh anggota pemerintahan Korea Selatandan penghancuran pesawat terbang Korea Selatan telah dituduhkan kepada Korea Utara. Korea Utara juga dianggap bertanggung jawab atas penculikan 13 warga negara Jepang pada 1970-an dan 1980-an, lima dari mereka dikembalikan ke Jepang pada 2002. Pada 11 Oktober 2008, Amerika Serikat menghapus Korea Utara dari daftar negara pendukung terorisme ini. Sebagian besar kedutaan asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara berada di Beijing, bukan di Pyongyang.

B.     Sejarah Arab Saudi
Negara Arab Saudi merupakan salah satu negara di Dunia Islam yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang menjadi pusat ibadah haji kaum Muslim seluruh dunia. Apalagi perjalanan Islam tidak bisa dilepaskan dari wilayah Arab Saudi. Sebab, di sanalah Rasulullah saw. lahir dan Islam bermula hingga menjadi peradaban besar dunia.Arab Saudi juga sering menjadi rujukan dalam dunia pendidikan Islam karena di negara tersebut terdapat beberapa universitas seperti King Abdul Aziz di Jeddah dan Ummul Qura di Makkah yang menjadi tempat belajar banyak pelajar Islam dari seluruh dunia.
Pemerintah Saudi bermula dari bagian tengah semenanjung (jazirah) Arab yakni pada tahun 1750 ketika Muhammad bin Sa’ud bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama untuk memurnikan agama Islam yang kemudian dilanjutkan oleh Abdul Aziz Al Sa’ud atau Abdul Aziz Ibnu Su’ud dengan menyatukan seluruh wilayah Hijaz yang dulu dikuasai oleh Syarif Husain dengan Najd.
Pada tahun 1902 Abdul Aziz menguasai Riyadh dari penguasa Al-Rashid, kemudian Al-Ahsa kemudian wilayah nejed antara tahun 1913-1926. Pada tanggal 8 Januari 1926, Abdul Aziz menjadi penguasa wilayah Najd. Dengan menandatangani perjanjian di Jeddah pada tanggal 20 Mei 1927 Arab Saudi menyatakan kemerdekaannya. Pada tahun 1936 wilayah itu diresmikan sebagai Kerajaan Arab Saudi.
Ø  Sejarah Kerajaan Saudi Arabiah
Terbentuknya kerajaan Arab Saudi tidak terlepas dari kemunduran yang dialami oleh Daulah Utsmaniyah di Turki, bangkitnya paham Wahabiyah di daerah Makkah, Madinah dan Basrah, serta campur tangan penjajah dari Eropa seperti Inggris dan Prancis. Seperti kerajaan-kerajaan lain sebelumnya, kerajaan Arab Saudi pun mengalami pasang-surut antara masa-masa kejayaan dan kehancuran. Pada umumnya, sejarah kerajaan Arab Saudi dibagi menjadi tiga periode: dinasti pertama pada tahun 1744-1818, dinasti kedua antara tahun 1824-1892, dan dinasti ketiga yang dimulai pada tahun 1932 sampai sekarang.

Pada awalnya, keluarga ini hanya sebuah keluarga yang menguasai daerah kecil sebagaimana keluarga-keluarga lainnya di jazirah Arab. Sejarah Keluarga Sa’ud berawal pada tahun 1727, ketika Muhammad bin Sa’ud menjadi hakim di Dir’iyah dan memutuskan untuk bersekutu dengan Muhammad ibn Abdul Wahab pada tahun 1744. Sejak saat itu, keluarga Sa’ud menjadi pendukung utama gerakan wahabi dan ikut menyebarkan ajaran yang dibawanya. Gerakan Wahabi ini pada mulanya telah tersebar di daerah ‘Uyainah, tetapi kemudian tidak mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Persekutuan Sa’udiyah – Wahabiyah ini menjadi suatu kekuatan baru di dunia Arab, baik dari segi politik maupun dari segi spritual. Ajaran Wahabi berkembang dan menjadi ideologi pemersatu kesukuan yang bersifat keagamaan di wilayah kekuasaan Ibn Sa’ud. Dengan semangat memurnikan kembali ajaran Islam, mereka berusaha untuk melawan suku-suku disekitarnya sekaligus menyebarkan ajaran Wahabi. Di lain sisi, daerah kekuasaan Ibn Sa’ud semakin meluas.

Pada masa kepemimpinan Abdul Aziz bin Muhammad ibn Saud (1765–1803), dinasti Sa’ud berhasil merebut Riyadh yang merupakan ibukota Nejd pada tahun 1773, kemudian meluas daerah pedalaman Arabia. Beberapa tahin kemudian Dinasti Sa’ud berhasil menguasai Oman, Yaman, Pedalaman Suriah, teluk Arab, hingga Karbala pada tahun 1801, di tahun berikutnya mereka berhasil menguasai Thaif. Pendudukan ini kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Saud Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Saud (1803–1814), pasukannya berhasil memasuki Makkah (1803) dan Madinah (1804) dan memaksa penguasa Hijaz pada saat itu tunduk pada pemerintahan Sa’udiyah.

Perkembangan Daulah Bani Sa’udiyah yg begitu pesat ini, menjadikanya sebagai sebuah ancaman tersendiri bagi kekuatan Daulah Bani Utsmaniyah di Turki. Oleh karena itu, pada tahun 1811 pemerintah Utsmaniyah mengirim Muhammad Ali Pasya untuk merebut kembali daerah Hijaz. Usaha Muhammad Ali ini diteruskan oleh anaknya Ibrahim Pasya hingga akhirnya dapat menguasai kota Dir’iyah tahun 1818. Setelah menguasai kota, pemimpin dinasti Sa’ud pada saat itu, Abdullah bin Saud ditangkap dan dieksekusi di Ibukota Utsmaniyah. Peristiwa ini menandai runtuhnya kekuatan keluarga Sa’ud periode pertama.

Dinasti Sa’ud yang kedua dimulai sejak Turki ibn ‘Abdillah berkuasa di Riyadh pada tahun 1824.[7] Ia berusaha mengembalikan kejayaan Sa’udiyah, dan berhasil menguasai ‘Arid, Kharj, Hotah, Mahmal, Sudayr dan Aflaj. Pada masa ini Turki ibn Abdillah tidak saja harus berhadapan dengan pasukan Utsmaniyah dan pasukan Mesir, tetapi Ia juga harus meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Mishari yang merupakan sepupunya sendiri. Perang saudara seperti ini terus berlanjut hingga generasi ketiga, sepeninggal Sa’ud yang wafat pada tahun 1875. Dua saudaranya, Abdurrahman dan Abdullah saling berebut untuk menjadi orang nomor satu di dinasti Sa’udiyah. Oleh karena perang saudara yang berlarut-larut ini, akhirnya pada tahun 1891, dinasti Sa’udiyah berakhir ditandai dengan terusirnya Abdurrahman ke Kuwait oleh bekas bupatinya sendiri, Muhammad ibn Rashid.

Pada tahun 1902, Abdul Aziz yang merupakan anak dari Abdurrahman berhasil membunuh pemimpin Bani Rashid dan menduduki Riyadh. Peristiwa ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Arab Saudi seperti yang kita ketahui sekarang ini.

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Memiliki hubungan intemasional dengan negara negara lain baik negara negara Arab, negara-negara anggota Organisasi Konfrensi Islam, maupun negara negara lain.
C.     Sejarah Singkat India
Sejarah India dimulai dari Peradaban Lembah Indus, yang menyebar di bagian barat laut subbenua India, dari tahun 3300 sampai 1700 SM. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan milenum kedua SM dan diikuti denganzaman besi India. Pada abad ke-6 SM, Mahavira dan Gautama Buddha lahir. Sejarah India adalah sejarah panjang dan kompleks. Kemunculan peradaban India yang pertama kali muncul diperkirakan bersamaan dengan peradaban Mesir zaman Firaun.
Kerajaan India pertama yang terbesar adalah kerajaan Maurya, kerajaan ini muncul sekitar tahun 324 SM. Penguasa terbesar adalah Raja Asoka, yang memerintah dari sekitar tahun 274-232 SM. Asoka menjadi seorang Budha sehingga mengabdikan seluruh hidupnya demi tersebarnya Agama Budha di India dan Srilanka. Semasa kekuasaan Asoka seni bangunan di India mulai menampakkan wujudnya. Nama “Asoka” berarti ‘tanpa duka’ dalam bahasa Sansekerta (a – tanpa, soka – duka). Asoka adalah pemimpin pertama Bharata (India) Kuna, setelah para pemimpin Mahabharata yang termasyhur, yang menyatukan wilayah yang sangat luas India di bawah kekaisarannya, yang bahkan melampaui batas-batas wilayah kedaulatan negara India dewasa ini. Kerajaan besar berikutnya di India muncul sekitar tahun 320-500 yaitu kerajaan Gupta. Kerajaan ini dianggap sebagai zaman keemasan dan zaman klasik India kuno. Di bawah pemerintahan Gupta, kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, dan kekayaan harta benda mencapai puncak kebesarannya. Selama itu pula agama Hindu semakin berpengaruh sebagai agama mayoritas penduduk India.
Pada masa zaman penjelajahan bangsa eropa dalam sejarah Asia, dimulai ketika penjelajah laut bangsa Portugis Vasco Da Gama mencapai India pada tahun 1498 setelah berhasil melewati Tanjung Harapan. Pada abad XVII, perusahaan dagang Hindia Timur Inggris mendirikan pos perdagangan di India. Menjelang paruh kedua abad XVII, Inggris muncul sebagai sebuah kekuatan utama di India. Pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh tentara India, disebut sebagai pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. Akibat pemberontakan ini, pada tahun berikutnya, tanggung jawab administrasi India dialihkan dari perusahaan dagang di Hindia Timur Inggris pada parlemen Inggris sehingga mengakibatkan India diperintah oleh seorang gubernur jendral Inggris.
Salah satu akibat dari kekuasaan Inggris adalah munculnya kaum nasionalis India. Partai Kongres Nasional India di India adalah organisasi terbesar pada tahun 1855. Setelah tahun 1905, Partai Kongres menjadi sebuah organisasi militan rakyat. Pada tahun 1920, Mahatma Ghandi menjadi pemimpin partai dan pada tahun 1920-an dan 1930-an memimpin beberapa gerakan perlawanan pasif terhadap Inggris. Pada tahun 1935 provinsi diberikan pemerintahan sendiri, dan setelah Perang Dunia II Inggris menarik kekuasaannya di India.
Disamping gerakan Nasionalisme Partai Kongres Nasional India, terdapat juga gerakan nasionalis Islam yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Jinnah menuntut didirikannya negara berdaulat yang terpisah di wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tuntutan ini dikabulkan pada tahun 1947. Pada tanggal 14-15 Agustus 947, dua negara merdeka (India dan Pakistan) berdiri sebagai negara sendiri sehingga berakhirlah episode sejarah India.
Ø  Sistem Politik dan Pemerintahan India
Pembentukan sistem politik dan pemerintahan India tentunya memperoleh inspirasi dari Amerika Serikat yang menganut politik liberal dan praktek-praktek konstitusi Inggris yang dulunya sebagai penjajah India. Konstitusi India menetapkan India sebagai Uni Negara Bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. India merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai. Konstitusi India adalah Constitution of India yang merupakan konstitusiterpanjang di dunia dan memuat 395 pasal dan 8 lampiran. Konstitusi India disetujui oleh Majelis Konstituante pada tanggal 26 November 1949 dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 1950. Komponen-komponen pemerintahannya terdiri dari tiga yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.   Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang merupakan Kepala Negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh sebuah kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Dalam setiap negara bagian terdapat seorang gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, badan legislatif dan badan pengadilan sendiri. Sedangkan pemerintahan uni atau federal dikepalai oleh Presiden dan wakilnya yang dipilih oleh dewan pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian. Kekuasaan badan eksekutif terbatas, diatur oleh UU dan dipilih serta diawasi oleh badan legislatif.
Pada cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi yaitu Sansad yang terdiri dari majelis rendah (Lok Sabha) dan Majelis tinggi (Rajya Sabha). Lok Sabha dipilih dengan anggota 545 orang dengan anggota mayoritas perwakilan dari setiap wilayah negara bagian di India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk India yang boleh memilih dengan usia minimum 21 tahun melalui pemilu. Dalam sistem parlementer ini, hanya majelis rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya. Beberapa nama umum yang digunakan majelis rendah meliputi:
ü  Chamber of Deputies
ü  Chamber of Representatives
ü  House of Assembly
ü  House of Commons/ Dewan Bersama
ü  House of Representatives
ü  Legislative Assembly/ Dewan Perwakilan Rakyat

Ø  National Assembly/ Majelis Nasional
Di samping majelis rendah, ada pula majelis tinggi yaitu Rajya Sabha yang beranggotakan 250 orang, 12 anggota di antaranya dipilih langsung oleh Presiden yang dipercayakan sebagai ahli dalam bidang tertentu seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra dan pelayanan nasional. Anggota Rajya Sabha dikenal sebagai anggota yang dinominasikan baik oleh Presiden atau partai politik, sedangkan sisanya dipilih oleh legislatif negara bagian dan teritorial. Ketentuan jabatan Rajya Sabha adalah selama enam tahun dengan satu sepertiga dari anggota pensiun setiap dua tahun. Kekuatan Rajya Sabha lebih kecil daripada Lok Sabha namun persamaan perlakuan hukum tetap ada.  Cabang yudisialdipimpin oleh Mahkamah Agung pada puncaknya, kemudian 21 pengadilan tinggi di setiap distrik, serta pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. Melalui bentuk pemerintahan dan politik India, hal ini menunjukkan bahwa India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.
Ø  Alternatif yang Harus Di Ambil Pemerintah

Pemerintah Indonesia harus mencontoh Negara-negara terkemuka dan telah maju di saat ini seperti Amerika, inggris dan lain sebagainya. Meskipun mereka merupakan daerah jajahan dulu tapi bisa menyeimbangkan kehidupan masyarakatnya dengan menciptakan lapangan kerja, membina masyarakatnya agar punya keterampilan dan menciptakan sarana dan prasarana sehingga masyarakatnya bisa bersaing diEra modern seperti saat ini.







DAFTAR PUSTAKA


Library of Congress–Federal Research Division, Country Profile: France, diakses dari http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33233.pdf pada tanggal 30 September 2011.
yudhistirahi 2009.wordpress.com/2012/06/28/sistem pemerintahan dan sistem politik prancis/
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea Utara
https:// id.wikipedia.org/wiki/Arab Saudi
winnysanjaya.blogspot.com/2012/11/sistem pemerintahan india.html
sejarah singkat negara USASEJARAH SINGKAT NEGARA USASEJARAH-SINGKAT-USA

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar